Pencekalan WNI Ke Luar Negeri Hanya Berlaku Apabila Memiliki Hutang Pajak Senilai Rp. 100 Juta

Pencekalan WNI Ke Luar Negeri Hanya Berlaku Apabila Memiliki Hutang Pajak Senilai Rp. 100 Juta

Tax Consultant Jakarta – Nampaknya kalangan mengenah ke atas harus lebih waspada, mengingat kini pemerintah Indonesia telah menerapkan aturan baru pencekalan warga negara yang tidak taat membayar pajak, di mana mereka yang memiliki hutang mencapai Rp. 100 juta kemungkinan besarnya akan dicekal bila ingin bepergian ke luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menegaskan jika pencekalan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang hendak berangkat ke laur negeri hanya bisa dilakukan pada mereka yang memiliki hutang pajak di atas Rp. 100 juta.

“Asalkan wajib pajak tersebut tidak memiliki itikad baik untuk segera melunasi hutang pajaknya maka pencegahan wajib pajak untuk melakukan perjalanan ke luar ngeri berlaku.”

Tidak sebatas itu saja, pencegahan itu dapat dilakukan pada wajib pajak yang sedang dilakukan proses penyidikan tindak pidana perpajakan. Aturan mengenai pencegahan bagi wajib pajak tersebut sudah tercantum dalam UU No.8 tahun 1981 mengenai KUHAP.

Sebenarnya, proses pencegahan wajib pajak yang memiliki hutang pajak dilakukan sejak lama, hanya kriterianya makin dikecilkan saja setelah Direktorat Jenderal Pajak menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM di pertengahan Mei.

“Pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan penyidikan dan penagihan tindak pidana perpajakan yang sebenar-benarnya telah berjalan saat ini, akan tetapi dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ada perbaikan prosedur maupun proses yang dilakukan sehingga menjadi jauh lebih efisien” ungkap Hestu Yoga Saksama.

Dengan ketentuan tersebut, beliau berharap bila masyarakat Indonesia tidak beranggapan jika Direktorat Jenderal Imigrasi akan melarang wajib pajak untuk pergi ke luar negeri. DJP tidak ingin menghambat keluar masuknya WNI yang mau melakukan perjalanan wisata atau berbisnis di negara lain.

“Walaupun, contohnya ada catatan pajak yang tidak benar dari wajib pajak, bukan berarti bisa dilakukan tindakan pencegahan langsung ke luar negeri tanpa adanya 2 kondisi tersebut” tambahnya.

Kerja sama yang dilakukan DJP dengan Direktorat Jenderal Imigrasi justru menekankan pada proses kepatuhan perpajakan serta pertukaran data dan informasi perpajakan WNA.

“Degan data visa serta izin tinggal terutama TKA (Tenaga Kerja Asing) dan Data Perlintasan yang berasal dari Ditjen Imigrasi, maka kita dapat meningkatkan lagi kepatuhan perpajakan dari WNA tersebut” pungkasnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *